Formulir LHKASN

Rabu, 10 Mei 2017

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Download Tata cara Input data SiHarka > Disini (SiHarka)

LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan ke dalam Formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN dan RB.

Wajib LHKASN adalah seluruh ASN kecuali para pejabat yang ditetapkan sebagai Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (Wajib LHKPN). Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), yang ditetapkan sebagai Wajib LHKASN adalah seluruh pegawai di lingkungan DJA kecuali para Wajib LHKPN di lingkungan DJA sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KMK.01/2011 yaitu:

  1. Direktur Jenderal Anggaran;
  2. Para pejabat eselon II;
  3. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  4. Kepala Bagian Umum;
  5. Pejabat Pembuat Komitmen;
  6. Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
  7. Bendahara;
  8. Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, Direktorat Anggaran III dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak.


Bagaimana cara memperoleh Formulir LHKASN?  Formulir LHKASN dapat diperoleh melalui:

  1. SE Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian LHKASN di lingkungan Instansi Pemerintah beserta lampiran formulir LHKASN;
  2. Mengunduh dari website Kementerian PAN dan RB,pada alamat sebagai berikut : http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/se-menpan-rb/file/4723-semenpan-2015-no-01;
  3. Menggandakan Formulir LHKASN sesuai kebutuhan; atau
  4. Menggunakan aplikasi Si-Harka dengan alamat: https://siharka.menpan.go.id. Untuk dapat mengoperasikan aplikasi tersebut, setiap Wajib LHKASN melakukan log in dengan username dan password yang pada saat ini sedang dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dengan Kementerian PAN dan RB.


Pelaporan LHKASN wajib dilaksanakan dengan ketentuan batas waktu sebagai berikut:

  1. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan, yaitu 3 (tiga) bulan setelah bulan Januari 2015;
  2. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan;
  3. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Bagaimana jika tidak menyampaikan LHKASN?
  Bagi para Wajib LHKASN yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dilakukan Peninjauan Kembali (penundaan/pembatalan) terhadap pengangkatan Wajib LHKASN dalam jabatan struktural/fungsional.